Bupati Buka DiklatPim IV

Saat ini pelaksanaan birokrasi pemerintahan dinilai mengalami kegagalan yakni diindikasikan dengan masih rendahnya kualitas pelayanan birokrasi yang belum mencerminkan kearah yang profesional, integritas dan penuh dedikasi.

Demikian di sampaikan oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Propinsi Jawa Timur Hasan Musdar yang dibacakan oleh Budi Santoso Kepala Bidang Diklat dan Kepemimpinan, Kamis (7/6) saat upacara pembukaan Diklatpim IV angkatan ke 198 Tahun 2007 di Ruang Angling Dharma Pemkab Bojonegoro.

Lebih lanjut ditegaskan, upaya pembenahan birokrasi pemerintahan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan dalam mewujudkan good governance seperti yang diidam-idamkan selama ini. Untuk menuju kearah Good Governance harus diikuti dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pemerintah yang profesional, netral dan memiliki loyalitas.

Memiliki kemampuan, kompetensi yang sesuai dengan kode etik berdasarkan Paraturan Perundang Undangan yang berlaku, menerapkan management dan diikuti dengan penerapan teknologi informasi yang tepat dan memiliki daya guna. Ditambahkan belum efisiennya pelaksanaan pemerintahan masih tumpang tindih antar bagian sehingga terkesan over leaping serta fungsi yang seharusnya yakni meningkatkan pelayanan selaku aparatur pemerintah.

Bupati H.M. Santoso dalam sambutannya mengungkapkan beberapa hal yakni bahwa dimensi strategis atas kebijakan pengembangan SDM aparatur adalah melalui pendidikan dan pelatihan. Sejalan dengan hal tersebut dalam upaya meningkatkan kemampuan manajerial dan tekhnis operasional dalam melakukan tugas pokok dan fungsi kelembagaan diperlukan pengkayaan pengetahuan dan keterampilan melalui diklat semacam ini. Menurut Bupati atas dasar inilah

Pemkab Bojonegoro berkomitmen untuk secara terus menerus memacu peningkatan SDM aparatur melalui diklat struktural, fungsional dan teknis sejalan dengan paradigma dan tuntutan. Diungkapkan Bupati salah satu kendala yang dihadapi saat ini adalah belum adanya undang-undang tentang pelayanan publik yang mengatur standart pelayanan. Yakni dikaitkan dengan dua fungsi yakni fungsi yang bertumpu pada penyelesian tugas dan fungsi pemeliharaan kelompok yang memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya.

Sebelumnya Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Bojonegoro , Hery Sudjarwo dalam laporannya mengatakan bahwa diklatpim ini sebagai upaya meningkatkan keahlian para pejabat eselon IV menuju arah profesionalisme sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Menurut Herry, Diklatpim yang dilaksanakan selama 35 hari dan diikuti oleh 40 orang peserta ini dilaksanakan di Pesanggrahan Taman Tirta Wana Dander dengan mengambil tema “ peningkatan profesionalisme aparatur dalam rangka efektivitas dan efisiensi pengelolaan tugas pelayanan kepada masyarakat “.

Tampak hadir, Wakil Bupati H.M. Santoso dan sejumlah pejabat lingkup Pemkab Bojonegoro. (Humas)