Bupati Buka DiklatPim IV

Saat ini pelaksanaan birokrasi pemerintahan dinilai mengalami kegagalan yakni diindikasikan dengan masih rendahnya kualitas pelayanan birokrasi yang belum mencerminkan kearah yang profesional, integritas dan penuh dedikasi.

Demikian di sampaikan oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Propinsi Jawa Timur Hasan Musdar yang dibacakan oleh Budi Santoso Kepala Bidang Diklat dan Kepemimpinan, Kamis (7/6) saat upacara pembukaan Diklatpim IV angkatan ke 198 Tahun 2007 di Ruang Angling Dharma Pemkab Bojonegoro.

Lebih lanjut ditegaskan, upaya pembenahan birokrasi pemerintahan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan dalam mewujudkan good governance seperti yang diidam-idamkan selama ini. Untuk menuju kearah Good Governance harus diikuti dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pemerintah yang profesional, netral dan memiliki loyalitas.

Memiliki kemampuan, kompetensi yang sesuai dengan kode etik berdasarkan Paraturan Perundang Undangan yang berlaku, menerapkan management dan diikuti dengan penerapan teknologi informasi yang tepat dan memiliki daya guna. Ditambahkan belum efisiennya pelaksanaan pemerintahan masih tumpang tindih antar bagian sehingga terkesan over leaping serta fungsi yang seharusnya yakni meningkatkan pelayanan selaku aparatur pemerintah.

Bupati H.M. Santoso dalam sambutannya mengungkapkan beberapa hal yakni bahwa dimensi strategis atas kebijakan pengembangan SDM aparatur adalah melalui pendidikan dan pelatihan. Sejalan dengan hal tersebut dalam upaya meningkatkan kemampuan manajerial dan tekhnis operasional dalam melakukan tugas pokok dan fungsi kelembagaan diperlukan pengkayaan pengetahuan dan keterampilan melalui diklat semacam ini. Menurut Bupati atas dasar inilah

Pemkab Bojonegoro berkomitmen untuk secara terus menerus memacu peningkatan SDM aparatur melalui diklat struktural, fungsional dan teknis sejalan dengan paradigma dan tuntutan. Diungkapkan Bupati salah satu kendala yang dihadapi saat ini adalah belum adanya undang-undang tentang pelayanan publik yang mengatur standart pelayanan. Yakni dikaitkan dengan dua fungsi yakni fungsi yang bertumpu pada penyelesian tugas dan fungsi pemeliharaan kelompok yang memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya.

Sebelumnya Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Bojonegoro , Hery Sudjarwo dalam laporannya mengatakan bahwa diklatpim ini sebagai upaya meningkatkan keahlian para pejabat eselon IV menuju arah profesionalisme sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Menurut Herry, Diklatpim yang dilaksanakan selama 35 hari dan diikuti oleh 40 orang peserta ini dilaksanakan di Pesanggrahan Taman Tirta Wana Dander dengan mengambil tema “ peningkatan profesionalisme aparatur dalam rangka efektivitas dan efisiensi pengelolaan tugas pelayanan kepada masyarakat “.

Tampak hadir, Wakil Bupati H.M. Santoso dan sejumlah pejabat lingkup Pemkab Bojonegoro. (Humas)

Read More »

10.56 | 0 comments

Empat Desa Diagendakan Laksanakan Pilkades

Empat desa di Kecamatan Kapas dijadwalkan menggelar pemilihan kepala desa (pilkades) pada Juli dan Agustus mendatang.

Menurut Camat Kapas Moejiwianto, keempat desa tersebut adalah Kapas (4 Juli), Sembung (10 Juli), Klampok (1 Agustus), dan Tapelan (2 Agustus). "Keempat desa itu sudah mendapatkan persetujuan melaksanakan pilkades dari bupati," katanya kepada Radar Bojonegoro, kemarin.

Dia menjelaskan, sejauh ini masyarakat di empat desa tersebut sudah mempersiapkan diri untuk pelaksanaan pilkades. Karena itu, Moeji berharap pelaksanaan pilkades dapat berlangsung dengan aman. "Kami juga berharap agar desa-desa lain di Kapas yang belum membentuk panitia pilkades segera membentuknya agar pelaksanaan pilkades dapat dituntaskan," ujarnya.

Moeji menambahkan, pilkades merupakan salah satu pesta demokrasi bagi masyarakat desa. Sebab, dalam momen inilah warga berhak menentukan secara langsung calon kepala desa (Kades) yang dipilihnya. Karena itu, dia berharap masyarakat memilih Kades sesuai dengan hati nuraninya
(JP)

Read More »

09.21 | 0 comments

Konjen RRC di Surabaya ke Bojonegoro

Konsul Jenderal Republik Rakyat China (RRC) di Surabaya Mr Fu Shuigen didampingi senior economic analisis dari konsulat jenderal yang sama, Mr Xu Xiqi, berkunjung ke Bojonegoro kemarin.Dalam kunjungan itu rombongan Konjen RRC diterima Bupati Bojonegoro M. Santoso di rumah dinas bupati setempat.

Dalam kesempatan itu Santoso didampingi Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangun I Nyoman Sudana, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Suhadi Mulyono, Kepala Bagian Penanaman Modal M. Taufiq, dan sejumlah pimpinan badan usaha milik daerah (BUMD) kabupaten setempat.

Pertemuan itu membahas tentang upaya Pemkab Bojonegoro menarik investor asing dalam pengembangan kegiatan eksplorasi migas di Kota Ledre tersebut. "Kami berharap ada investasi yang lebih besar lagi dari China ke Bojonegoro," kata Santoso.Santoso juga menyampaikan bahwa perkembangan pembangunan dan perekonomian di China atau Tiongkok maju sangat pesat.

"Yang patut dicontoh adalah adanya keharmonisan masyarakat dan investor dalam pengelolaan potensi sumber daya yang dimiliki," lanjutnya.Sementara itu, Mr Fu Shuigen mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Bojonegoro karena investor dari China diterima dengan baik di Bojonegoro. Menurut dia, Pemerintah Tiongkok selalu berpesan kepada para investor dari negaranya agar menaati peraturan dan ketentuan yang berlaku serta menghormati adat istiadat di daerah tempatnya berinvestasi.

Hal terpenting yang harus diperhatikan oleh para investor dari China, lanjut dia, menciptakan suasana yang harmonis antara masyarakat dan pemerintah. "Saya berharap para investor (dari China) senantiasa mengedepankan koordinasi untuk menciptakan iklim investasi yang menguntungkan semua pihak," katanya.

Usai pertemuan, didampingi bupati rombongan Konjen RRC meninjau proyek investasi China di Bojonegoro, yakni di lokasi sumur migas Sukowati yang dikelola Joint Operating Body Pertamina PetroChina East Java (JOB P-PEJ) di Desa Campurejo, Kecamatan Kota Bojonegoro.

Mereka juga didampingi oleh Field Manager JOB P-PEJ Victory S. Kirana. Negosiasi Sumur Migas Sukowati 7-8 TuntasSementara itu, pengeboran sumur migas Sukowati 7 dan 8 di Desa Ngampel, Kecamatan Kapas, yang dikelola Joint Operating Body Pertamina-PetroChina East Java (JOB P-PEJ) segera dilakukan.

Ini menyusul rampungnya pembahasan pembebasan tanah dan dana tali asih untuk Desa Ngampel.Field Manager JOB P-PEJ Victor S. Kirana kepada wartawan koran ini mengatakan, tuntutan warga desa tentang ganti rugi Rp 1 juta per KK bagi warga di sekitar lapangan sumur migas tersebut tetap tidak dikabulkan.

Namun, lanjut dia, warga desa itu akan mendapatkan dana tali asih Rp 50 juta per sumur. Dengan demikian, untuk pengeboran dua sumur migas tersebut warga akan mendapatkan Rp 100 juta. Dana ini akan diserahkan kepada pihak desa."Saya baru terima kabar, warga sudah sepakat mendapatkan dana tali asih per sumur sekitar Rp 50 juta," katanya.

Mengenai proses ganti rugi 1 hektare tanah yang dibebaskan, tambah dia, juga sudah ada kesepakatan dengan pemiliknya. Yakni, Rp 150 ribu per m2. "Termasuk jalan sepanjang 300 meter ke arah lokasi, jelas akan diperbaiki dan dilebarkan," tambahnya.

Setelah proses negosiasi dengan warga beres, kata dia, proses selanjutnya menyiapkan lokasi. Antara lain, pengurukan, kemudian dilanjutkan pengeboran sumur. Proses ini diperkirakan memakan waktu dua bulan."Produksi sumur minyak Sukowati 1, 2, 3 (4 kosong), dan 5 sekarang ini mencapai 14 ribu barrel per hari," tuturnya.

Dengan adanya pengembangan sumur minyak Sukowati 7-8 tersebut, lanjut dia, diperkirakan bakal ada tambahan produksi sekitar 5 ribu barel per hari.Terkait sumur 4 yang pengeborannya gagal, saat ini pihaknya sedang berkonsultasi dengan BP Migas untuk melakukan pengeboran berlawanan dari pengeboran yang sudah dilakukan.

"Pengeboran yang dulu ternyata salah dan minyaknya ada di arah berlawanan," katanya.Sementara itu, Camat Kapas Mujiwiyanto juga menyatakan bahwa proses negosiasi, baik terkait harga tanah maupun tuntutan warga tentang dana tali asih sudah ada kesepakatan antara JOB P-PEJ dan tim warga. "Tim warga Ngampel sudah sepakat," katanya.
(JP)

Read More »

09.19 | 0 comments

Pemungutan Suara 10 Desember

Pemilihan kepala daerah (pilkada) Bojonegoro yang bakal digelar Desember nanti mulai disosialisasikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbanglinmas) Kabupaten Bojonegoro di Ruang Angling Dharma kantor pemkab setempat kemarin.

Acara ini juga diikuti oleh tokoh-tokoh partai politik (parpol), masyarakat, agama, dan pemuda serta jajaran di lingkup Pemkab Bojonegoro. Hadir sebagai narasumber tujuh orang, yakni, Dirjen Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri, Wakil Kepala Bakesbanglinmas Provinsi Jatim, Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bojonegoro, Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Bojonegoro, Wakapolres Bojonegoro, Dandim 0813 Bojonegoro, dan Dosen FISIP Unair Surabaya.

Kepala Bakesbanglinmas Pemkab Bojonegoro Sudaryanto dalam laporannya mengatakan bahwa sosialisasi sebagai upaya memberikan pemahaman secara komprehensif kepada aparat dan elemen masyarakat tentang arti penting pilkada sekaligus dalam upaya menyukseskan kegiatan tersebut.

"Dalam sosialisasi yang digelar selama dua hari ini diikuti oleh 312 orang di tingkat kabupaten dan 9.228 peserta untuk tingkat kecamatan," katanya.

Sedangkan Bupati Bojonegoro M. Santoso dalam sambutan pembukaannya mengharapkan agar pilkada nanti mengacu beberapa hal. Antara lain, senantiasa mengembangkan perilaku yang santun, menjunjung tinggi dan menegakkan konsesus atas nilai demokrasi dan kepatutan pada institusi yang berwenang dalam penyelenggaraan pilkada.

Menurut dia, daalam beberapa pengalaman penyelenggaraan pilkada banyak ditemui kendala-kendala yang secara langsung bersifat teknis maupun nonteknis. "Karena itu, KPUD tidak bekerja sendiri, akan tetapi harus melibatkan komponen secara luas dalam proses pilkada," tambahnya.

Sementara itu, Ketua KPUD Bojonegoro M. Masjkur dalam paparannya menjelaskan, pilkada terdiri atas tiga tahapan. Yakni, persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian.

Dalam tahap persiapan, terang dia, antara lain terkait penyusunan program dan anggaran. Hal ini telah dilakukan pada 2006. Tahap persiapan juga termasuk penetapan keputusan KPU mengenai tahapan dan tata kerja serta tata cara pemilihan.

Sedangkan tahap pelaksanaan, lanjut dia, meliputi pemutakhiran data, pencalonan (September sampai Oktober), pengadaan dan pendistribusian logistik, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, serta pelantikan kepala daerah terpilih. "Untuk pemungutan suara dan penghitungan direncanakan 10 Desember 2007," tuturnya.

Sementara itu, tahap penyelesaian meliputi pembubaran kepanitiaan, pembuatan laporan, pemantauan, dan konsolidasi organisasi.
(Radar)

Read More »

11.13 | 0 comments

Begadon Laksanakan Pilkades 12 Juni

Desa Begadon, Kecamatan Ngasem dijadwalkan menggelar pemilihan kepala desa (pilkades), 12 Juni mendatang. Sedangkan dua desa lain di Ngasem, yakni Butoh dan Kolong, dijadwalkan menghelat pilkades pada Juli dan Agustus nanti.

"Untuk kedua desa tersebut tanggalnya belum ditentukan, tapi jadwal yang masuk ke kami Juli dan Agustus," kata Asisten Bidang Hukum dan Pemerintahan Kamsoeni, kemarin.

Dia menambahkan, Desa Margoagung, Kecamatan Sumberrejo merupakan desa pertama di Bojonegoro yang menggelar pilkades tahun ini. "Pilkadesnya berlangsung dengan lancar," ujar mantan Kepala Dinas Infokom Bojonegoro tersebut.

Dia mengimbau agar desa-desa yang sudah menyelesaikan peraturan desa (perdes)-nya segera melaksanakan pilkades. Karena itu, Kamsoeni berharap agar BPD yang sudah dilantik segera membentuk panitia pilkades.
(Radar)

Read More »

11.11 | 0 comments

Setiap Desa Dialokasikan Rp 150 Juta

Sosialisasi programdana Dana Pembangunan Desa dan Kelurahan (DPD/K) 2007 kemarin dibuka Bupati Bojonegoro M.Santoso di ruang Angling Darma pemkab setempat.Dalam sambutannya, Santoso berharap program DPD/K dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut dia, infrastruktur yang dibangun harus memenuhi standar teknik yang diterapkan serta melibatkan masarakat mulai dari perencanaan, pengawasan, hinga pemanfaatan. "Selain itu program yang dilaksanakan harus memiliki program dengan kesesuaian dengan program yang lain," katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masarakat Desa (BPMD) Mashuri dalam sambutanya mengatakan bahwa sosialisasi kali ini untuk menyamakan persepi program DPD/K agar sinergi dengan program lain.

Menurut dia, alokasi dana setiap desa yang ditetapkan pemkab tahun ini adalah Rp 150 juta. dari jumlah itu, Rp 120 juta diantaranya untuk kegiatan fisik. Sementara sisanya, digunakan untuk kegiatan bantuan modal BUMDes Rp 10 juta. operasional PKK Rp 7,5 juta posyandu dan pemuda masing-masing Rp 2,5 juta, dan BOP desa Rp 7,5 juta.

Sementara alokasi dana untuk Kelurahan Rp 50 juta. Dana tersebut digunakan kegiatan fisik Rp 25 juta. Sisanya, digunakan bantuan modal BUMKel Rp 10 juta, PKK Rp 7,5 juta, posyandu dan pemuda masing-masing 2,5 juta, dan BOPKel 2,5 juta.
(JP)

Read More »

11.10 | 0 comments

20.986 Siswa Ikuti UMS SD/MI

Bupati M. Santoso kemarin melakukan sidak pelaksanaan ujian standar mutu (USM) SD/MI di sejumlah sekolah di Bojonegoro. Di antaranya, SDN II Pacul, SDN I Pacul, dan SDN Mojokampung.

Saat sidak Santoso didampingi Kepala Disdikda Bojonegoro Mardikun dan wakilnya, Djoko Supeno. Santoso berpesan kepada peserta USM untuk mengerjakan soal-soal itu dengan teliti, cermat, dan tidak tergesa-gesa.

Menurut Mardikun melalui Kasubdin Humas dan Media Informasi Dinas Infokom Johny Nurharyanto, jumlah peserta USM di SDN II Pacul 24 siswa, serta SDN I Pacul dan III masing-masing 12 dan 55 peserta. Sementara peserta USM di SDN Mojokampung 13 peserta.

"Sedangkan total peserta USM se-Bojonegoro 20.986 siswa, enam di antaranya dari Lamongan dan Sidoarjo," katanya. Rinciannya, 16.575 peserta dari SDN, 142 dari SD swasta, 136 dari MIN, dan MI swasta 4.127 siswa.
(ade)

Read More »

11.09 | 0 comments

Uang Lauk Pauk Hanya Untuk PNS Pusat

Uang lauk pauk bagi Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sedianya akan di berikan bagi seluruh PNS ternyata hanya diperuntukkan bagi PNS di Pemerintah Pusat. Demikian seperti yang diungkapkan oleh Sekretaris Daerah Bambang Santoso saat memimpin apel pagi rutin, Senin (04/06) pagi tadi di halaman Pendopo Malwopati Kantor Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Dihadapan para karyawan dan karyawati Lingkup Pemkab Bojonegoro, Sekretaris Daerah Bambang Santoso mengungkapkan, bahwa berdasarkan surat dari Menteri Keuangan bahwa uang lauk pauk sebesar 10 ribu rupiah per hari bagi PNS diperuntukkan hanya bagi PNS di pemerintah pusat. Hanya saja, lanjut Sekda Bambang Santoso, untuk PNS di daerah masih menunggu adanya surat dari Menteri Departemen Dalam Negeri.

Menurut Sekda, Untuk Kabupaten Bojonegoro menunggu adanya instruksi dan petunjuk dari jajaran diatasnya mengenai permasalahan tentang uang lauk pauk ini. Sedianya uang lauk pauk untuk PNS di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menurut rencana akan dicairkan pada Bulan Agustus mendatang.

Karena adanya surat dari Menteri Keuangan RI maka belum dapat dipastikan dicairkan atau tidaknya.

Masih dalam kesempatan ini, Sekda, juga mengingatkan kepada segenap jajaran di Lingkup Pemkab Bojonegoro untuk meningkatkan intensitas kerja selaku aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Disisi lain untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKDP) dilingkup Pemkab Bojonegoro mememiliki nilai yang sejajar dan setara tidak ada yang di prioritaskan ataupun diunggulkan dari segi penerimaan dana untuk menunjang kegiatannya.

Sekda mengingatkan juga agar SKPD mulai menyiapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P APBD) dan Rancangan APBD untuk tahun 2008 mendatang.
(Humas)

Read More »

11.07 | 0 comments

Sekkab Laporkan JB Ke Bupati

Belum tuntasnya pembangunan dan revisi memorandum of understanding (MoU=nota kesepahaman) Pasar Raya Bojonegoro (PRB) membuat Sekkab Bambang Santoso mulai habis kesabarannya.

Senin lalu, Bambang melaporkan mangkraknya kelanjutan pembangunan proyek yang dikerjakan PT. Jaladana Bahari (JB) Cabang Bojonegoro tersebut kepada Bupati M. Santoso.

"Saya sudah laporkan itu," tegasnya kepada Radar Bojonegoro, kemarin.
Menurut dia, bupati menyarankan agar ada pembicaraan kembali antara pemkab setempat dengan petingi JB di jakarta terkait denagan kelanjutan proyek senilai Rp 82 milyar itu.

Mengacu saran Santoso tersebut, Bambang mengaku sudah membuka komunikasi dngan JB. Bahkan, dua hari ini Bambang sudah berusaha menghubungiHindarto, pemilik JB.
"Saya telpon handphonenya juga belum aktif sampai paginya ini(kemarin, Red)," ujarnya.

Yang jelas, lanjut dia, pmkab ingin mengundang pimpinan dan pemilik JB untuk berembug di bojonegoro. Sebab, sampai saat ini perubahan seperti yang diinginkan pemkab belum ada titik temu. "Padahal minggu lalu kita juga sudah menunggu, tapi tak ada tembusanya," imbuhnya.

Karena itu, dalam satu hinga dua hari ini Bambang akan menghubungi embali JB terkait rencana di atas.

Sementara itu, Ketua Komisi BDPRD Bojonegoro Tjitjik Mursyidah Muqaffiy mendesak pemkab setempat dan JB melindungi para user proyek yang berada di jalan veteran itu. "Para user yang sudah terlanjur percaya dengan PRB tersebut harus dihormati," ujarnya kemarin. Sebab, hal ini menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap pemkab setempat.

Komisi B sendiri, lanjut dia, sudah mengusulkan kepada panitia musawarah (panmus) DPRD agar mengagendakan jadwal pemanggilan tim pembangunan PRB dari pemkab.
Sebab, selama ini yang melakukan agreement dengan pihak investor PRB adalah tim pembangunan pemkab.

Tijtjik juga menyayangkan tidak ada tindak lanjut pembangunan PRB dari JB hinga batas waktu yang ditentukan DPRD lewat. Padahal, para user sudah terlanjur membayar uang muka (DP) kepada JB. "karena itu, pemkab dan investor PRB harus melindungi hak user agar tidak diragukan. Juga, jangan sampai ini merusak citra investasi di Bojonegoro," tandasnya.
(JP)

Read More »

11.05 | 0 comments