Pencarian Berita

08 Agustus 2007

Golput Pilkada Di Bojonegoro Diprediksi Rendah

Berita Bojonegoro News.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Bojonegoro yang akan dilaksanakan nanti diprediksikan sukses. Sukses dimaksud adalah berdasarkan prediksi angka masyarakat yang tidak menggunakan hak suaranya atau memilih menjadi Golongan Putih (Golput) rendah. Demikian seperti yang disampaikan oleh Asisten I Bidang Hukum dan Pemerintahan Sekkab Bojonegoro, Kamsoeni, saat ditemui humas dan sejumlah wartawan, Jum’at (3/8) beberapa waktu lalu.

Menurut Kamsoeni, prediksi angka Golput ini didasarkan pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang telah dilaksanakan di sejumlah desa di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Dijelaskan angka golput di dalam pilkades di 64 desa yang sudah digelar berkisar antara 15 sampai 20 persen. Angka golput masyarakat pemilih di dalam pilkades di Bojonegoro, lanjut Asisren I ini adalah rata-rata per desa berkisar 100-200 pemilih.

Dicontohkan jumlah angka tertinggi warga masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya pada pelaksanaan Pilkades adalah Desa Sukorejo Kec. Kota Bojonegoro angka golput sekitar 1.500 pemilih karena jumlah warga yang memiliki hak pilih mencapai 7.900 pemilih jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah hak pilih desa lainnya di Bojonegoro.

Kamsoeni menilai berdasarkan angka golput di Desa Sukorejo, karena di dalam pilkades di wilayah itu masyarakat tidak mendapatkan uang saku pengganti tidak bekerja selama mengunakan hak pilihnya. Di Desa Sukorejo, panitia atas kesepakatan dengan peserta pilkades sepakat menyiapkan angkutan bagi pemilih.

Sedangkan di desa-desa lainnya, panitia ada yang memberikan uang pengganti karena masyarakat tidak bekerja selama mengunakan hak pilihnya. Ditambahkan ketidakhadiran pemilih di dalam pilkades itu, lanjutnya bervariasi mulai golput pasif tidak berangkat kalau tidak diajak, golput aktif karena memang tidak mau mencoblos, hingga golput karena tidak bisa hadir dengan alasan bekerja di luar daerah atau sakit.

Melihat angka golput di dalam pilkades di Bojonegoro itu, Kamsoeni optimis di dalam pilkada nanti angka golput tidak akan jauh dengan pilkades berkisar 15-20 persen. Apalagi, sosialisasi pilkada sekarang ini terus dilakukan dengan berbagai cara, baik dengan sosialisasi melalui pertemuan dengan tokoh masyarakat, mulai kabupaten, kecamatan hingga desa, juga penerangan dengan sarana lainnya.

Sementara itu hingga sekarang ini, desa yang sudah siap menggelar pilkades tercatat sebanyak 164 desa, diantaranya 64 desa sudah melaksanakan pilkades dan diantaranya ada 40 kades yang sudah dilantik. Menurut Kamsoeni, di dalam pilkades di Bojonegoro, ternyata ada yang menggelar dalam waktu bersamaan sehari 20 desa dan 26 desa. (Humas)


Read More »
09.52 | 0 comments

Sampai Agustus 164 Desa Sudah Laksanakan Pilkades

Berita Bojonegoro News.

Memasuki pertengahan Bulan Agustus nanti kurang lebih 164 desa di 27 kecamatan diwilayah Kabupaten Bojonegoro telah melaksanakan Pemilihan Kepala Desa. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Kasubag Aparatur dan Administrasi Desa Djoko Lukito saat dikonfirmasi humas disela-sela pelantikan Kades di Kecamatan Tambakrejo, Selasa (31/7) kemarin.

Diungkapkan berdasarkan data yang ada sampai dengan agustus nanti dari 423 desa dan kelurahan yang ada di 27 Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro kurang lebih 164 siap menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa.

Dikatakan, sedangkan dari jumlah desa yang sudah melakukan Pilkades kurang lebih 35 desa telah dilakukan pelantikan oleh Bupati. Menurut Djoko pelantikan pertama dilakukan pada 16 Juni lalu di Desa Margoagung Kecamatan Sumberejo.

Ditambahkan setiap harinya Bupati akan melantik kurang lebih lima Kepala Desa ditiap desa yang sudah melakukan pemilihan Kepala Desa. Sementara itu ketika dikonfirmasi mengenai pelaksanaan Pilkades di sejumlah wilayah di Kabupaten Bojonegoro, Djoko mengungkapkan bahwa dari semua pelaksanaan Pilkades tersebut semuanya dapat berjalan lancar dan tidak terjadi kondisi yang tidak diinginkan pada pelaksanaan Pilkades maupun pasca pelantikan.

Sementara itu berdasarkan data yang masuk di humas rekapitulasi data pemilihan Kepala Desa sampai dengan 9 Agustus mendatang dimasing-masing kecamatan adalah sebagai berikut

Kecamatan Sumberrejo 10 desa

Ngasem 7 desa

Ngraho 4 desa

Kepohbaru 16 desa

Kanor 10 desa

Kapas 4 desa.

Kecamatan Kedungadem


Lanjut Djoko, yang telah melakukan pelantikan sebanyak 5 desa:

Kedewan 1 desa

Bojonegoro 5 desa

Trucuk 3 desa

Temayang 4 desa

Tambakrejo 11 desa

Malo 12 desa

Padangan 2 desa

Dander 11 desa

Baureno 11 desa

Kecamatan Bubulan 1 desa

Sukosewu 3 desa

Balen 12 Desa

Kecamatan Sugihwaras 12 desa.

Kecamatan Purwosari 3 desa

Gondang 3 desa

Kalitidu 10 desa

Ngambon 1 desa

Margomulyo 1 desa

Kecamatan Sekar 2 des.


(Humas)


Read More »
09.47 | 0 comments

12 Desa Bakal Susul Laksanakan Pilkades

Berita Bojonegoro News.

Unsur pimpinan DPRD Bojonegoro kemarin menggelar rapat konsultasi dengan eksekutif setempat. Rapat ini membahas tuntutan pelaksanaan pilkades (pemilihan kepala desa) di 12 desa yang tidak masuk jadwal pemkab.

Pertemuan tertutup yang digelar di ruang rapat komisi B DPRD setempat itu berlangsung mulai sekitar pukul 11.30 hingga kurang lebih 13.30. Ketua DPRD Tamam Syaifuddin usai rapat mengatakan. ada tiga poin penting yang disepakati dalam pertemuan tersebut.

Yakni, pembentukan tim verifikasi dan setelah terbentuk tim itu memverifikasi di 12 desa yang datanya masuk di DPRD dan menyatakan siap menggelar pilkades. Selain itu, batas akhir pelaksanaan pilkades bagi 12 desa itu 31 Agustus mendatang.

Terkait tim verifikasi, menurut Tamam beranggotakan dari unsur DPRD, camat, dan bagian pemerintahan pemkab. "Tim ini segera terbentuk dalam dua atau tiga hari mendatang," katanya.

Taman mengimbau ke-12 desa yang bakal diverifikasi dan menggelar pilkades tersebut mempersiapkan diri dengan baik. Termasuk, menjaga kerukunan dan kebersamaan sebagai wujud keseriusan menggelar pesta demokrasi di desa setempat. "Jangan hanya menuntut untuk dilaksanakan pilkades. Mereka juga harus dapat menyukseskan pilkades," ujarnya.

Dalam rapat konsultasi kemarin pimpinan DPRD yang hadir selain Tamam adalah Wakil Ketua Mochtar Setijohadi dan beberapa pimpinan komisi. Sedangkan dari eksekutif Bupati M. Santoso, Sekkab Bambang Santoso, Asisten Bidang Hukum dan Pemerintahan Kamsoeni, serta beberapa kapala bagian.

Sementara itu, saat pimpinan DPRD bersama eksekutif menggelar rapat, puluhan warga yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pemuda Peduli Desa (FKPPD) mendatangi gedung DPRD setempat. Ketua FK PPD Agus Mardian mengatakan, kesiapan ke-12 desa yang mengajukan pelaksanaan pilkades sudah sangat matang. Dia mencontohkan tiga desa di antaranya, yakni Desa Sekaran (Kecamatan Kasiman), Sengon (Ngambon), dan Karangsono (Dander).

Desa-desa itu, kata dia, sudah memenuhi seluruh persyaratan untuk dapat menggelar pilkades. Yakni, menyusun tata tertib pilkades, membentuk BPD, menyusun perdes, menyusun APBDes, serta membentuk panitia pilkades.

Sedangkan untuk sembilan desa lainnya tinggal membentuk panitia pilkades. Yakni, Desa Kadungrejo, Lebakrejo (Baureno), Ngasinan (Padangan), Kacangan (Malo),mojodelik (Ngasem), Tlogorejo (Kepohbaru),dan Tembeling (Kasiman). Juga,
Desa Jatitengah (Sugihwaras),dan Wadang (Ngasem).



Read More »
09.46 | 0 comments

SETELAH PT Jaladana Bahari (JB) DIAUDIT

Berita Bojonegoro News.

Setelah memutus kesepakatan kerja sama dengan PT Jaladana Bahari (JB), Pemkab Bojonegoro bakal melelang proyek pembangunan Pasar Raya Bojonegoro (PRB) ke investor lain. Kini, pemkab masih mengaudit pengeluran PT JB untuk proyek tersebut.

"Termasuk uang yang masuk dari para user," kata Sekkab Bojonegoro yang juga Ketua Tim Pembangunan PRB Bambang Santoso kemarin.

Seperti diberitakan, keputusan Pemkab Bojonegoro membatalkan kesepakatan dengan PT JB itu setelah investor itu dianggap tidak memenuhi syarat yang ditetapkan terkait pembangunan PRB. Syarat itu adalah bank garansi.

Selanjutnya, kata Bambang, setelah audit pihaknya akan melelang proyek di Jalan Veteran, Bojonegoro, tersebut. Namun, mengenai waktu lelang pria asli Jombang itu menyatakan belum mengetahuinya. "Ya kita tunggu saja setelah audit selesai," katanya.

Yang jelas, tambah dia, semua pengeluaran PT JB dalam proyek tersebut akan menjadi tanggungan investor pemenang lelang nanti. Termasuk juga mengenai uang muka dari para calon user.

"Hanya investornya yang berubah. Hak para user sudah membayar akan tetap diberikan," lanjutnya.

Karena itu dia meminta para calon user tetap tenang, sementara pihak pemkab menyelesaikan masalah tersebut serta mencari pengganti PT JB. "Yang jelas pemkab tidak akan membuat keputusan yang merugikan user dan tetap melindungi kepentingan user," tambahnya.

Menurut dia, sebenarnya sudah ada investor yang menyatakan tertarik melanjutkan pembangunan yang nilainya mencapai Rp 80 miliar tersebut. "Tapi, mekanisme harus dilalui," katanya.

Read More »
09.44 | 0 comments

88 Anak Yatim Terima Santunan

Berita Bojonegoro News.

Sebanyak 88 orang Anak Yatim menerima santunan dari Bupati Bojonegoro H.M. Santoso. Pemberian bantuan ini serangkaian dengan kegiatan doa bersama 9 tokoh agama yang tergabung dalam Forum Umat Islam Peduli Lingkungan yang di gelar di lapangan Desa Mojodelik Kecamatan Ngasem, Senin (6/8) malam kemarin. Hadir dalam kesempatan ini sejumlah tokoh agama, Mupika dan tamu undangan lainnya.

KH Abdusshomad dalam laporannya selaku ketua penyelenggara mengungkapkan bahwa kegiatan doa bersama ini adalah sebagai upaya memohon pertolongan dari Allah SWT agar dalam pelaksanaan kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi di lapangan Banyuurip dan Jambaran tidak ada sesuatu hal yang membahayakan baik bagi masyarakat maupun lingkungan hidup disekitarnya.

Diakui kegiatan eksplorasi nantinya pasti akan membawa banyak dampak baik dampak positif dalam strata kehidupan bermasyarakat maupun lingkungan hidup disekitarnya. Menurut Abdusshomad, era industrialisasi membawa konsekuensi yang multi yakni tatanan kehidupan dimana pengaruh budaya dan pengaruh yang dibawa oleh orang-orang yang bekerja di sektor migas.

Hal ini, lanjut Abdusshomad, harus disikapi secara baik dan bijak utamanya oleh tokok agama agar tidak terjadi degradasi moral dan etika terlebih lagi degradasi dalam kehidupan beragama. Yang akan banyak membawa pengaruh negatif bagi generasi muda dan masyarakat disekitar seiring dengan perkembangan kegiatan eksplorasi di Blok Cepu nantinya.

Sementara itu Bupati Bojonegoro H.M. Santoso dalam sambutannya mengatakan bahwa diakui perubahan adalah hal yang mutlak terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Akan tetapi bagaimana sikap kita dalam menghadapi dan melakukan proteksi terhadap pengaruh yang dibawa seiring dengan bergulirnya era industrialisasi migas di Kabupaten Bojonegoro.

Menurut Bupati, langkah yang harus ditempuh dan merupakan kunci pokok yang perlu diingat oleh segenap warga masyarakat Bojonegoro adalah senantiasa melakukan evaluasi diri dan berupaya untuk terus menerus meningkatkan kemampuan untuk berbuat yang lebih baik dalam kehidupan ini.

Bupati menyambut gembira digelarnya kegiatan ini karena pada intinya dalam pengelolaan masyarakat tidak semata-mata menjadi tanggungjawab pemerintah namun bersama dengan elemen masyarakat lainnya yang dalam hal ini adalah para pemuka agama.

Dijelaskan Bupati dalam mengantisipasi pengaruh negatif adanya era indutralisasi minyak dan gas bumi menjadi wewenang bersama sehingga akan mempermudah dalam penanganan nantinya.

Acara dilanjutkan dengan doa bersama 9 tokoh agama yakni KH Sochib Soqib; KH Maimun Syafei; KH Jauhari Hasan, Kyai Makmur Sulaiman; KH Makmur Adeda; Gus H Athoilah Maiumun; KH Abdul hamid; Kyai Ahmad Sufyan dan Nahrus Shodiq. (Humas)


Read More »
09.43 | 0 comments

Bupati Canangkan Pembukaan TNI Manunggal KB Kesehatan

Berita Bojonegoro News.

TNI Manunggal KB dan Kesehatan tahun 2007, ditandai dengan upacara di Alon-Alon Kota Bojonegoro, Selasa (7/8) kemarin pagi. Bertindak selaku inspektur upacara dalam pencanangan dan pembukaan TMKK di Kabupaten Bojonegoro Bupati H.M. Santoso yang dalam kesempatan ini didampingi Komandan Kodim 0813 Letkol Inf Kup Yanto Setyono; Wakil Bupati H.M. Thalhah dan Muspida serta tamu undangan lainnya.

Pencanangan TMKK ditandai dengan pelepasan balon dan pemberian bantuan secara simbolis sepeda untuk para Petugas Keluarga Berencana Desa (PKBD) dari inspektur upacara.

Sebelumnya dalam laporannya ketua penyelenggara menegaskan bawa kegiatan TNI Manunggal KB Kesehatan ini bertujuan untuk mewujudkan keluaga kecil bahagia sejahtera yang didukung oleh lintas sektoral dari jajaran pemerintahan di pemkab Bojonegoro dalam hal ini Kantor KB Kessos, Dinas Kesehatan dengan melibatkan jajaran Kodim 0813 Citra Panca Yudha Jaya beserta dengan Tokah Masyarakat, Pemuda dan Agama.

Kegiatan TMKK meliputi pelayanan KB dan kesehatan terpadu; penyuluhan kesehatan reproduksi remaja; pemberdayaan kesehatan masyarakat dan lingkungan; kesehatan Ibu dan Anak dan lain sebagainya.

Sementara itu Bupati H.M. Santoso dalam sambutannya mengungkapkan bahwa capaian pelaksanaan KB melalui kegiatan TMKK ini mencapai kisaran angka 40 persen dari total capaian sasaran KB kesehatan di wilayah Bojonegoro.

TMKK juga menunjang berkiprah dalam mensukseskan pembangunan nasional dibidang KB kesehatan dengan melibatkan segenap elemen dalam pengelolaan KB Kesehatan mulai tingkat Kabupaten sampai dengan desa. Ditambahkan sasaran utama dalam KB Kesehatan di Kabupaten Bojonegoro adalah Keluarga pra sejahtera dann sejahtera I, hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menuju Indonesia Sehat 2010.

Diakhir amanatnya, Bupati menyampaikan beberapa pesan yakni agar para petugas yang tergabung dalam PKBD dan Sub PKBD untuk meningkatkan profesionalisme baik dalam memberikan informasi dan pelayanan KB kepada masyarakat; menjalin kerjasama yang baik dengan dinas terkait didalamnya dan berupaya memanfaatkan untuk menciptakan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.

Dalam kesempatan ini juga diserahkan beberapa bantuan yakni sepeda angin untuk 432 petugas PKBD se Kabupaten Bojonegoro dan seragam untuk 3629 petugas Sub PKBD dan modal UPKS maisng-masing 10 juta rupiah untuk kelompok Anggrek dan Melati dari Kecamatan Balen. (Humas)


Read More »
09.41 | 0 comments

Bojonegoro Pimpin Opcom Blok Cepu

Berita Bojonegoro News.

Wakil Pemkab Bojonegoro mendapat kesempatan pertama memimpin operational committee (opcom=komite operasional) Blok Cepu. Komite ini merupakan badan baru yang dibentuk oleh ExxonMobil, Pertamina, dan 4 badan usaha milik daerah (BUMD) pengelola participating interest (PI) 10 persen Blok Cepu.

"Kebetulan saya ditunjuk sebagai representatif opcom tersebut," kata Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Bojonegoro Bambang Santoso kepada Radar Bojonegoro seusai rapat panmus DPRD di gedung DPRD setempat kemarin.

Menurut dia, opcom berfungsi merumuskan program kegiatan eksplorasi yang akan dilaksanakan oleh Mobil Cepu Limited (MCL). "Misalnya, kalau mau eksplorasi sumur baru, maka berunding dulu tentang cadangan minyaknya dan pembiayaannya. Kalau setuju, maka, kemudian ditandangani bersama. Pelaksananya nanti MCL," kata pria yang juga ketua badan kerja sama (BKS) 4 BUMD itu.

Selain Bambang Santoso, nama yang masuk dalam opcom adalah Hadi Ismoyo dari Pemprov Jatim.

Wakil Pemkab Bojonegoro, tambah dia, mendapatkan kesempatan untuk memimpin badan baru itu dua tahun. "Setelah itu akan berganti lagi, bisa dari daerah lain atau dari Exxon atau Pertamina," ujarnya.

Disinggung soal penandatanganan PI Blok Cepu antara 4 BUMD dan ExxonMobil, Bambang menyatakan akhir bulan ini PI sudah bisa ditandatangani oleh kedua pihak. "Sudah kita pelajari semua dokumennya. Mudah-mudahan akhir Agustus ini sudah ada penandatanganan PI," katanya.

Mekanismenya, tambah dia, 4 BUMD dengan perwakilan masing-masing akan ikut menandatangani PI. Soal dana yang harus disetor untuk penanaman saham di Blok Cepu tersebut dia mengakui hingga kini 4 BUMD belum mengetahui. "Untuk dana PI Bojonegoro sudah siap," katanya.

Read More »
09.40 | 0 comments

Komisi A DPRD Kalteng Stuba di Bojonegoro

Berita Bojonegoro News.

Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah yang dipimpin oleh Ketua Komisi Andris P Nandjan diterima langsung oleh Asisten III Sekretariat Pemerintah Kabupaten Bojonegoro I Nyoman Sudana, Selasa (7/8) kemarin pagi diruang Batik Madrim Kantor Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Ketua Komisi A DPRD sekaligus Ketua Rombongan, Andris P Nandjan dalam kesempatan ini menjelaskan bahwa study banding di Kabupaten Bojonegoro ini merupakan rangkaikan dari kunjungan kerja Komisi A DPRD Kalteng di Propinsi Jawa Timur.


Dijelaskan Kunker ini adalah untuk mengetahui beberapa bidang yang meliputi bidang pemerintahan, keuangan dalam hal ini peningkatan penerimaan dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan juga pengelolaan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bank Jatim dalam mengembangkan sektor ekonomui kerakyatan.

Masih dalam paparannya, Andris mengatakan bahwa sektor penerimaan daerah yang bersumber dari PAD hanya mencapai kisaran 24 persen sedangkan sisanya bersumber dari dana alokasi dan dana perimbangan lainnya.

Disisi lain Kalteng memiliki jumlah kendaraan bermotor yang banyak namun jumlah itu separunya lebih tidak menggunakan plat KH yang merupakan plat dari Kalimantan tengah. Hal ini, lanjut Andris, menjadi salah satu faktor rendahnya sumbangan PAD bagi daerah.

Ditambahkan Kunker yang dilakukan oleh kurang lebih 20 anggota yang terdiri dari Komisi A DPRD Kalteng dan mitranya yakni dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Tengah (Kalteng) juga untuk mengetahui dari dekat upaya dari BPD Bank Jatim dalam memberikan stimulan bagi Unit Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Bojonegoro.

Sementara itu sebelumnya, Asisten III Setkab Bojonegoro I Nyoman Sudana menjelaskan bahwa Kabupaten Bojonegoro didominasi oleh sektor pertanian baik padi maupun tembakau.

Namun seiring dengan ditemukannya sumber minyak di Kabupaten Bojonegoro menuntut adanya pergeseran dari pola agribisnis menjadi era indutrialisasi minyak dan gas bumi.

Diakui bahwa pembangunan di Kabupaten Bojonegoro belum maksimal dan merata disemua bidang akan tetapi sejak adanya perimbangan dari sektor migas dan adanya dana Comunity Development (CD) antara pengelola minyak di wilayah Bojonegor PAD Kabupaten Bojonegoro mengalami peningkatan.

Seusai kegiatan ini acara dilanjutkan dengan paparan dari Direktur Utama Bank Jatim cabang Bojonegoro dan dari Kepala Kantor bersama Samsat serta dilanjutkan dengan kegiatan tanya jawab.

Hadir dalam kesempatan ini selain dari jajaran eksekutif Pemkan Bojonegoro juga dihadiri oleh Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bojonegoro Agus Susanto Rismanto dan Sekretaris Komisi Sukur Priyanto. (Humas)


Read More »
09.38 | 0 comments

06 Agustus 2007

Bertekad Wujudkan Satu Desa Satu Dokter

Thalhah: Agar Pelayanan Kesehatan Murah dan Efisien.

Komitmen Wakil Bupati Bojonegoro M. Thalhah terhadap peningkatan dan pemerataan kesehatan masyarakat tak perlu diragukan lagi. Beragam program dan gagasan siap direalisasikan untuk menyehatkan lahir dan batin masyarakat.

Menurut rektor Universitas Bojonegoro (Unigoro) itu. Untuk mewujudkan masyarakat yang sehat harus ada peningkatan dan pemerataan dana kesejahteraan untuk berbagai bidang kesehatan.

"Tak hanya sebatas di kota, namun juga sampai di desa-desa, sehingga masyarakat desa bisa terjangkau pelayanan dokter dengan mudah." kata alumnus Ponpes Langitan, Tuban. itu.

Konkretnya, lanjut ketua DPD Partai Golkar Bojonegoro tersebut, adalah satu desa satu dokter. Dengan adanya satu dokter di setiap desa, peluang masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang murah, efisien, dan cermat bisa terealisasi.

"Selama ini pelayanan kesehatan belum optimal karena rasionya masih satu dokter satu kecamatan. Nah, kita upayakan ke depan satu dokter satu desa," jelas doktor ilmu hukum Universitas Islam Indonesia (III) Jogjakarta itu.

Peningkatan pelayanan kesehatan, kata tokoh asal Desa Kemiri. Kecamatan Malo, itu, juga dapat dilakukan dengan pemberian subsidi kesehatan bagi kelompok masyarakat kurang mampu. Juga, mengusahakan peningkatan kesejahteraan petugas-petugas kesehatan.

"Mereka (petugas, Red) juga perlu ditingkatkan kesejahteraannya. Kalau kita memperlakukan secara profesional, termasuk dengan memberikan gaji yang layak, otomatis kinerjanya juga bisa optimal. Sebab, problem mendasarnya sudah tuntas," papar mantan sekretaris PC NU Bojonegoro itu.

Mantan wakil ketua DPRD Bojonegoro itu mengingatkan, hal yang perlu diperhatikan lagi adalah peningkatan sarana dan prasarana kesehatan. Karena itu, pengembangan sarana penunjang kesehatan, termasuk pengadaan laboratorium kesehatan yang terjangkau masyarakat kurang mampu, harus dilakukan.

Ini penting direalisasikan. Karena selama ini kesan masyarakat desa terhadap laboratorium adalah mahal dan di kota. Dan sekarang, konsep ini perlu di balik. Menurut Thalhah. masyarakat desa perlu dibiasakan dengan "mengakrabi" laboratorium agar penyakit bisa dideteksi sejak dini.

"Tentunya dengan memberi kan subsidi minimal untuk tiaptiap puskesmas," imbuh ketua tim fasilitasi dan mediasi pembebasan lahan Blok Cepu itu. Keberadaan apotek milik pemkab setempat dan RSUD, juga tak luput dari perhatian pria yang sering diundang untuk ceramah agama itu. Menurut Thalhah, pengembangan apotek dan RSUD dr R Sosodoro Djatikoesoema Bojonegoro harus dilakukan secara menyeluruh. Ini agar kualitas pelayanan rumah sakit terhadap pasien terus membaik.

"Kita juga perlu mulai memikirkan bagaimana menghidupkan rumah sakit islam/haji," ujarnya.

Selain pembenahan internal, upaya peningkatan dan pengembangan sarana kesehatan juga serius direncanakan Thalhah. Di antaranya, dengan mengupayakan bantuan peralatan rumah sakit dari Jerman. Dengan kondisi terkini Bojonegoro yang segera menyandang status daerah industri, rencana itu bukan hal yang mustahil.

"Selama kita mau dan berusaha keras, insya Allah tetap ada jalan. Tentunya dengan menggalang kerja sama dengan lembaga donor kesehatan asing atau institusi lainnya," imbuhnya.

Read More »
11.32 | 0 comments

Agustus, Target Pengukuran Tanah Blok Cepu Selesai

Survei dan pengukuran tanah Blok Cepu untuk pembangunan Central Processing Fasility (CPF) dan eksplorasi Blok Cepu, ditargetkan selesai dalam bulan Agustus ini. Tahapan sosialisasi kepada masyarakat desa yang berada di Kecamatan Ngasem, Kalitidu dan Dander yang tanahnya akan dibebaskan Exxon Mobil sebagai operator Blok Cepu telah diselesaikan.

Penegasan itu diungkapkan Kepala Dinas Infokom Pemkab Bojonegoro, Djindan Muhdin saat dikonfirmasi Bhirawa Senin(30/7) pagi. Dalam survey dan pengukuran pematokan tanah melibatkan ITS dan BPN. Dengan tuntasnya pengerjaan pengukuran tanah sehingga tahapan negosiasi tanah antara pemilik tanah dengan Exxon bisa dilakukan dalam waktu dekat.

Bahkan untuk mempercepat proses tahapan tersebut, BPN siap membantu kesulitan warga pemilik tanah untuk menyertifikatkan tanah mereka. Meski Exxon Mobil tidak mempermasalahkan tidak adanya sertifikasi asalkan ada ahli waris dengan pethok D. Soal harga tanah hingga kini masih terus berkembang, menurut Djindan harga tanah sekitar Rp32.500 per m2 sampai saat ini belum mencapai kesepakatan.

Read More »
11.31 | 0 comments

BKD Beri Kelonggaran Honda yang Belum Lengkapi Berkas

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bojonegoro masih memberikan kelonggaran waktu kepada tenaga honorer yang belum melengkapi berkas CPNS Daerah Bojonegoro dalam rekrutmen tahun 2006 yang dilaksanakan tahun 2007 sebanyak 800 formasi jalur tenaga honorer. Alasan yang diungkapkan Kepala BKD Bojonegoro—Herry Sujarwo dikonfirmasi Bhirawa Senin siang menyatakan, untuk melakukan penelitian data tim verifikasi perlu waktu lama agar berkas dikirim ke BKN nantinya sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

Ditambah Herry, pengembalian berkas CPNS tenaga honorer tersebut secara formal telah ditutup. Tetapi BKD telah memberikan catatan khusus kepada tenaga honorer yang dinilai belum memenuhi persyaratan kelengkapan adiminstrasi. Sampai saat ini, berkas tenaga honorer yang belum lengkap mencapai 10 persen dari 800 orang yang masuk daftar nominative data base BKN. "Kita masih memberikan toleransi," ujarnya.

Menurut Herry, dengan belum dikeluarkannya batas penyerahan berkas tersebut dari BKN, dinilai menguntungkan bagi tenaga honorer yang belum, Karena memenuhi syarat administrasi tersebut. BKD akan membantu penyelesaian persoalan para tenaga honorer tersebut meski surat lamaran CPNS jalur tenaga honorer tersebut per 1 Agustus 2007. Ia berharap 800 formasi rekrut CPNS ini tidak berpolemik seperti tahun 2005 yang masih menyisakan 38 tenaga honorer yang teranulir dan hingga kini belum jelas nasibnya.

Read More »
11.31 | 1 comments

Rumah Sakit Bojonegoro Diresmikan Agustus

Pembangunan rumah sakit Bojonegoro Type B hampir 80 persen selesai dikerjakan. Rumah sakit kelas internasional yang menelan biaya sebesar Rp 110 Miliar itu berdiri di atas lahan seluas 5 hektare di Desa Ngampel Kec Kapas atau persis di depan Terminal Rajeweksi Baru Jl Veteran.

Pengerjaannya dilakukan oleh PT Ampuh Sejahtera selaku kontraktor sekaligus bertanggungjawab membiayai penuh pembangunan rumah sakit prestisius tersebut. Jika pembangunan selesai, kemudian pernbayarannya dilakukan secara bertahap melalui APBD Bojonegoro dengan sistem multi years selama tiga tahun dari 2006 hingga 2008. Pembangunan dimulai awal bulan Februari 2007 lalu dengan dead line hingga pertengahan Desember 2007 mendatang.

Dead line itu menurut pihak Ampuh Sejahtera bukan pekerjaan yang ringan hingga pihaknya tidak bisa menganggap enteng pekerjaannya. Setidaknya itu dituturkan Alim Sugianto, Direktur PT Ampuh Sejahtera Alim. "Kami menargetkan seluruh pengerjaan proyek ini akan selesai tiga bulan lagi," katanya. Dikatakan, bahwa sebenarnya target tersebut telah dapat rampung pengerjaannya pada pertengahan Bulan Agustus 2007 mendatang. "Karena di awal tahun ini memasuki musim penghujan, pengerjaan mengalami sedikit kendala," jelasnya.

Ditanya mengenai fungsi rumah sakit Type B yang sempat menjadi perdebatan, Alim mengatakan bahwa hal tersebut bukan menjadi wewenangnya. Pihaknya hanya melaksanakan pembangunannya, selebihnya menjadi wewenang pihak Pemkab Bojonegoro.

Pembangunan dimulai dari perancangan hingga pengerjaannya merupakan tugas dari pihak kontraktor. Sedangkan mengenai peralatan medis dan sarana yang dibutuhkan adalah tanggungjawab pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pemkab Bojonegoro berdasarkan aturan maupun perundang undangan yang berlaku.

Menurut Asisten I Setda Bojonegoro, Drs Kamsoeni,direncanakan rumah sakit berstandar internasional tersebut bakal dapat berfungsi sepenuhnya pada kuartal kedua tahun depan. Saat ditanya mengenai sejumlah investor yang akan diundang untuk mengisi interior maupun peralatan medis.

Menurutnya, jajaran Pemkab Bojonegoro terkait telah membahas kepastian investor tersebut. Kamsoeni mengakui telah dipersiapkan, namun pihaknya belum mengetahui siapa saja yang akan ikutserta. "Tentu semuanya sesuai dengan prosedur, tapi untuk bicara terkait investor nanti dulu saja. Karena saat ini pembangunannya masih dalam pengerjaannya," ujarnya Kamsoeni.


Read More »
11.30 | 1 comments

PWB Gelar Seminar Jurnalistik

Insan pers yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Bojonegoro (PWB), Selasa (31/7) kemarin pagi menggelar seminar jurnalistik yang menghadirkan empat narasumber yakni Ahmad Zaeni redaktur politik Jawa Pos; Ronny H Mustamu dari Dewan Kehormatan Lembaga Konsumen Media Indonesia ; Kompol Dody Eko Wijayanto dari Polwil Bojonegoro dan Vasta C Choesin Public Affairs Field Manager Mobil Cepu Limited. Acara yang diselenggarakan di Griya Dharma Kusuma ini menghadirkan juga moderator Toto Sonata Budayawan dan tokok praktisi Pers Surabaya.

Ketua terpilih PWB Reno Pareno dalam sambutannya mengungkapkan bahwa sebagai kajian bidang jurnalistik untuk insan pers di Kabupaten Bojonegoro maka diselengarakan kegiatan ini. Yang kedepan diharapkan akan meningkatkan mutu dan kemampuan dari para wartawan, disisi lain pers mampu memiliki visi dan misi yang jelas sesuai dengan kode etik jurnalistik. Dikatakan kegiatan seminar ini diikuti oleh kurang lebih 100 orang peserta yang terdiri dari kalangan pers, pelajar, mahasiswa dan Lembaga Swadaya Masyarakat serta instansi yang berkompeten. Masih dalam sambutannya Reno mengungkapkan bahwa PWB adalah wadah yang independet dan tidak memihak pada salah satu organisasi ataupun perseorangan. PWB tetap pada kiprahnya yakni menyebar luaskan informasi dan berita kepada masyarakat yang diharapkan akan membawa perannya untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan di Kabupaten Bojonegoro.

Sementara itu Bupati Bojonegoro H.M. Santoso dalam kesempatan ini diwakili oleh Asisten III Suharto dalam sambutannya mengungkapkan bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar. Wartawan, menurut Bupati, dituntut memiliki landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah serta guna menumbuhkembangkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, Pemerintah membuka tangan seluas-luasnya kepada semua pihak untuk bekerjasama memajukan Kabupaten Bojonegoro. Oleh karenanya dalam kesempatan ini Bupati mengharapkan agar PWB meningkatkan profesionalisme pers melalui pengkayaan wacana tentang kinerja pers dan menampung masukan, kritik, saran dari kalangan pers sendiri maupun dari pihak terkait.

Lebih lanjut dikatakan, wartawan harus ikut serta membangun ekonomi kerakyatan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan cara mengekspos potensi daerah serta yang terpenting adalah menjaga sikap independent dan kenetralan dalam pemberitaan, khususnya dalam suasana Pilakdes maupun Pilkada mendatang dengan menunjukkan kemandirian dan terlepas dari struktur polarisasi kekuasaan politik tertentu.

Dalam materinya Ahmad Zaini redaktur politik harian Jawa Pos menjelaskan bahwa pers Indonesi ditengah informasi global merupakan bagian dari globalisasi itu sendiri. Namun disisi lain globalisasi seperti dua sisi yang berbeda dimana saling menguntungkan dan merugikan, akan tetapi diharapkan pers mampu menjadi mediator untuk menyadarkan masyarakat untuk tidak terpengaruh dengan globalisasi itu sendiri. Dicontohkan salah satu pengaruh negatif globalisasi adalah penerapan pola hidup konsumtif masyarakat terhadap produk tertentu yang pada akhirnya akan membawa dampak konsekuensi tersingkirnya praduk dalam negeri. (Humas)


Read More »
11.29 | 0 comments

Bupati Buka Sosialisasi P2BN

Predikat Kabupaten Bojonegoro sebagai daerah sentra produksi beras keempat di Jawa Timur menuntut adanya intensifikasi lahan pertanian sekaligus fasilitas pendukung baik embung, bendung gerak maupun sarana-sarana pendukung lainnya. Demikian antara lain sambutan Bupati, H.M. Santoso, saat mempimpin Rapat Sosialisasi Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) di ruang Angling Dharma, Selasa (31/7) kemarin pagi.

Untuk itu, lanjut Bupati, sosialisasi semacam ini hendaknya perlu mendapatkan perhatian khusus kita semua, karena merupakan program yang dicanangkan oleh presiden RI sebagai upaya meningkatkan produksi pangan, khususnya beras, dengan tujuan menekan import beras yang cukup besar selama ini.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian, Parwoto selaku penyelenggara melaporkan, sosialisasi ini bertujuan, agar terdapat kesatuan pemahaman tentang program peningkatan produksi beras nasional, khususnya di Kabupaten Bojonegoro. Selain itu, untuk mensinergikan langkah-langkah dan tahapan-tahapan dalam upaya meningkatkan produktifitas padi dan beras. Sosialisasi, lanjut Parwoto, juga bertujuan mendukung program pemerintah dalam upaya meningkatkan produksi beras, sehingga diharapkan Kabupaten Bojonegoro dapat memberikan kontribusi dalam program peningkatan produksi beras nasional.

Tim Sosialisasi Peningkatan Produksi Beras Nasional Jawa Timur, yang pada kesempatan itu juga hadir, diwakili Achmad Firman menyampaikan, sosialisasi ini adalah untuk mengevaluasi produksi beras nasional yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Pada sosialisasi kali ini, lanjut Firman, juga disampaikan materi tentang Pengolahan Tanaman Terpadu (PTT) yang meliputi padi, jagung dan kedelei. Diharapkan dari program ini adalah agar di tahun 2007, pemerintah dapat swasembada beras 2 juta ton per tahunnya. Terkait hal ini, menurut Firman, Propinsi Jawa Timur mampu berkontribusi 1 juta ton beras, karena selama ini Jawa Timur penyumbang terbesar beras di negara kita. Sedangkan surplus beras Jawa Timur untuk tahun 2006 dan 2008 adalah 2,4 juta ton beras, jadi kalau ditambah 1 juta ton maka akan surplus beras 3,4 juta ton.

Peserta sosialisasi, berasal dari Dinas Instansi terkait, Camat, Penyuluh Pertanian dan Mantri Tani, Petugas Pengamat Hama, Mantri Statistik, dan para Stake Holders bidang pertanian. (Humas)


Read More »
11.29 | 0 comments

Alumni PSBR Terima Bantuan Peralatan

Untuk meningkatkan usaha dan rintisan usaha, Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jatim kemarin menyerahkan bantuan peralatan jahit dan montir. Bantuan diberikan kepada 25 mantan klien (binaan) Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Mardi Waluyo Bojonegoro mulai angkatan 1978-2006 lalu. "Peralatan itu diharapkan dapat membantu pengembangan usaha mereka," kata Kepala UPT PSBR Bojonegoro Moh. Ghozy seusai acara pemantapan kewirausahaan di gedung Mardi Waluyo Bojonegoro, kemarin.

Menurut dia, pemberian bantuan dua jenis alat berbeda tersebut karena pelatihan yang diterima mantan klien berupa keterampilan menjahit dan otomotif. Hal itu akan mempermudah mereka yang berkeinginan merintis atau mengembangkan usahanya.

"Ada mantan klien PSBR yang saat ini telah mempunyai usaha dengan 3 karyawan," katanya.

Acara tersebut juga dihadiri Kepala Dinsos Jatim Fahrus Rozi Syata dan beberapa kepala UPT PSB lain. Serta, 60 klien PSBR angkatan II tahun 2007 yang berasal dari Bojonegoro, Lamongan, Tuban, Gresik, dan Ngawi.

Read More »
11.27 | 0 comments

Pertanggungjawaban APBD 2006 Disahkan Menjadi Perda

Setelah melalui beberapa pembahasan di rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro akhirnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun anggaran 2006 disahkan menjadi Peraturan Daerah. Hal ini seperti yang tampak pada Rapat Paripurna IV penutup yang digelar di Ruang Paripurna DPRD, Rabu (1/8) kemarin pagi.

Dalam sidang paripurna IV penutup dengan agenda Penyampaian Akhir Fraksi-Fraksi DPRD ini dihadiri Bupati H.M. Santoso, Wakil Bupati H.M. Thalhah, Sekretaris Daerah Bambang Santoso, Muspida dan pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Kesempatan pertama Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui juru bicaranya Fathul Amin pada dasarnya menyetujui nota pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2006 yang disampaikan oleh Bupati pada beberapa waktu lalu. Hanya saja, lanjut Amin, farksinya menyampaikan beberapa catatan yang harus diperhatikan yakni agar hendaknya eksekutif memperhatikan tiap rekomendasi yang disampaikan oleh dewan. Selain itu peningkatan kapabilitas aparatur pemerintah untuk juga menjadi perhatian yang seksama dari jajaran eksekutif. Selanjutnya Fraksi Partai Golongan Karya yang diwakili oleh Mukmin menyoroti tentang pembangunan infrastruktur seperti jembatan malo, rumah sakit Internasional, puskesmas Balen, Sekolah Unggulan Terpadu (SUT) dan proyek fisik lainnya untuk menunjang kepentingan masyarakat hendaknya segera dan cepat untuk direalisasikan. Menurut FPG, jajaran Pemkab harus mengingat mengenai visi dan misi yang ingin dicapai oleh Kabupaten Bojonegoro.

Masih dalam Rapat Paripurna IV penutup, Fraksi Partai Demokrasi Indoensi Perjuangan (PDIP) menekankan agar pembangunan hendaknya berbasis pada tujuan yakni mewujudkan kesejahteraan rakyat. Hal senada juga disampaikan oleh juru bicara Fraksi Partai Demokrat, Asnaida. FPD selain mengenai pembangunan juga menitik beratkan pada pembangunan harus memperhatikan skala prioritas yang telah ditetapkan agar sesuai dengan perencaan dan arah pembangunan itu sendiri.

Sementara itu Fraksi Partai Gabungan melalui juru bicaranya Ali Huda mengharapkan agar pemerintah serius menangani masalah PDAM, PT Jaladana Bahari selaku investor pasar raya Bojonegoro dan masalah sumur minyak tua di Wonocolo. Selain itu F Gab, juga mengingatkan agar eksekutif konsisten terhadap hasil yang disepakati bersama dewan dan tidak sembarangan mengalihkan anggaran proyek tanpa dibahas terlebih dahulu dengan dewan. Fraksi Partai Amanat Nasional yang diwakili juru bicaranya M. Zain mengingatkan agar eksekutif perpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).

Bupati Bojonegoro H.M. Santoso saat mengawali sambutannya mengucapkan terima kasih kepada jajaran eksekutif dan legislatif yang telah membahas dan mengesahkan nota pertanggungjawaban menjadi Perda. Bupati menadaskan akan segera menginstruksikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk segera menyikapi dan mempersiapkan diri pada tahun anggaran yang akan datang. Ditambahkan terkait dengan masalah yakni PDAM, PT ADS, dan area tembakau serta pelaksanaan Pilkades sepenuhnya akan diperhatikan oleh eksekutif. (Humas)


Read More »
11.27 | 0 comments

Bupati Berangkatkan KKN STAI Unsuri

Kuliah Kerja Nyata (KKN) sangat berperan dalam upaya peningkatan pengabdian kepada masyarakat sehingga hubungan perguruan tinggi dengan masyarakat dapat terjalin secara harmonis dan saling membutuhkan. Demikian diantara sambutan Bupati Bojonegoro H.M. Santoso saat memberangkatkan KKN mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Giri, Rabu (1/8) kemarin pagi.

Sebagai suatu kegiatan kurikuler, KKN, lanjut Bupati, merupaka bentuk kegiatan yang diperlukan oleh mahasiswa secara terpogram selama jangka waktu tertentu. Sebab kegiatan ini sangat positif dalam rangka ikut membangun, keterpaduan langkah dari berbagai unsur guna membantu program pembangunan dengan muara yang mengarah pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam kesempatan ini Bupati mengharapkan para peserta KKN untuk segera melaksanakan adaptasi, mempelajari dan menghormati adat istiadat setempat dengan komunikasi sosial yang santun bijaksana dan simpatik. Disis lain hal yang harus diperhatikan adalah senantiasa bekerjasama kepada tiap pendukung KKN serta mendorong dan menimbulkan motivasi masyarakat menuju kemandirian dalam membangun desa sehingga secara bertahap akan mengurangi ketergantungan. Yang pada gilirannya dapat menumbuhkan inisiatif dan kreasi menghadapi tantangan lingkungan masing-masing.

Sementara itu sebelumnya dalam laporannya. Muchkhlas selaku panitia KKN Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sunan Giri Bojonegoro menjelaskan jumlah mahasiswa yang mengikuti KKN sebanyak 223 mahasiswa yang terdiri dari 216 dari jurusan pendidikan Agama Islam dan 7 mahasiswa dari jurusan Muamalat. Dikatakan KKN yang berlangsung selama 1 bulan yakni mulai 1 sampai dengan 31 Agustus mendatang ini dilaksanakan di 23 desa di Kecamatan Ngasem. Ditambahkan dalam tiap kelompok yang melaksanakan praktek di tiap desa terdiri dari 10 orang. (Humas)


Read More »
11.26 | 0 comments

Harga Gula dan Minyak Naik

Memasuki minggu pertama di Bulan Agustus kali ini harga kebutuhan pokok yakni gula dan minyak goreng mengalami kenaikan antara 200 sampai dengan 300 rupiah perkilogram. Demikian seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Djoko Prasetyo, melalui suratnya kepada Humas, (31/7) kemarin.

Dikatakan harga sembilan kebutuhan pokok relatif stabil kenaikan dan penurunan hanya terjadi pada satu atau dua komoditas lainnya seperti harga gula pasir dalam negeri dari 5.700 rupiah menjadi 5.900 rupiah perkilogram atau mengalami kenaikan 200 rupiah. Sedangkan untuk harga minyak goreng curah mengalami kenaikan 300 rupiah yakni menjadi 8.200 dari harga sebelumnya 7.900 rupiah. Disisi lain penurunan harga hanya terjadi pada harga telur ayam broiler yakni dari 8.900 rupiah setiap kilogramnya menjadi 8.800 rupiah atau turun 100 rupiah untuk setiap kilogramnya.

Menurut Djoko, berdasarkan pantuan di sejumlah pasar yakni pasar besar Bojonegoro, Banjarjo, Sumberrejo dan pasar Kalitidu harga kebutuhan pokok lainnya relatif stabil seperti harga beras jawa 10 ribu perkilogram; IR 64 4.350 rupiah dan Dolog 4.050 rupiah perkilogram. Gabah Kering Panen (GKP), lanjut Djoko, 1.900 rupiah, Gabah Kering Giling (GKG) 2.800 rupiah. Minyak goreng kemasan 620 mililiter tetap 5.700 rupiah setiap kemasan, daging sapi 42 ribu; daging ayam broiler dan kampung masing-masing 13 ribu dan 19 ribu rupiah. Untuk jenis palawija jagung pipilan 2.000 rupiah; kacang kedelai 4.200 rupiah; kacang hijau 7.000 rupiah; kacang tanah 9.800 rupiah setiap kilogramnya. Untuk bumbu dapur, menurut Djoko, juga tidak menunjukkan perubahan harga masih stabil yakni cabe merah besar 5.500 rupiah, cabe rawit 4.500 rupiah dan bawang merah dan putih dengan harga 7.000 dan 4.600 rupiah setiap kilogramnya.

Sementara itu harga Bahan Bakar Minyak jenis premium 5.000 per liter; Solar 4.800 rupiah dan minyak tanah 2.600 rupiah setiap liternya. Semen 38.500 rupiah persak untuk semen Gresik dan 37.500 rupiah untuk harga semen tiga roda. Diakhir suratnya Djoko mengungkapkan harga Pupuk juga mengalami hal serupa yakni 1.200 rupiah perkilogram jeni urea pril; 1.550 jenis SP 36; ZA dan NPK dengan harga 1.050 dan 1.750 rupiah setiap kilogramnya. (Humas)


Read More »
11.24 | 0 comments

Hari ini Pelantikan Kades di 4 Kecamatan

Masih dalam rangkaian pelantikan dan serah terima jabatan Kepala Desa di Kabupaten Bojonegoro, kemarin Rabu (1/8) Bupati Bojonegoro H.M. Santoso akan kembali melantik Kepala Desa di empat Kecamatan yakni Kecamatan Malo, Trucuk, Kedewan dan Kecamatan Padangan.

Pada hari ini kegiatan pelantikan akan diselenggarakan di Desa Malo dan Desa Ngujung Kecamatan Malo, Desa Trucuk Kecamatan Trucuk, Desa Kedewan Kecamatan Kedewan dan Desa Sonorejo Kecamatan Padangan.

Masih dalam kegiatan serupa sehari sebelumnya Bupati dengan didampingi Asisten I Kamsoeni dan sejumlah Kepala Dinas, Badan, Kantor lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga berkenan melantik Kepala Desa di Kecamatan Tambakrejo yakni Desa Kacangan atas nama Kabul; Kepala Desa Mulyorejo atas nama Himawan Priyatno dan Kepala Desa Maling Mati atas nama Karyadi.

Acara pelantikan diawali dengan pembacaan Surat Keputusan Bupati yang dalam kesempatan ini dibacakan oleh Djoko Lukito yang mewakili Kepala Bagian Pemerintahan yang dilanjutkan dengan pengambilan sumpah oleh Bupati dan pembacaan naskah pelantikan. Acara pelantikan ini ditandai dengan penyematan tanda jabatan Kepala Desa oleh Bupati kepada Kepala Desa terpilih.

Dalam amanatnya kepada para Kepala Desa yang baru saja dilantik Bupati menekankan pada beberapa hal penting yakni menciptakan kondisi yang kondusif pasca pelaksanaan Pemeilihan Kepala Desa. Menurut Bupati, Kades terpilih untuk dapat mengemban amanat yang diberikan karena jabatan yang diraihnya sekarang adalah mengandung konsekuensi tanggungjawab kepada warga masyarakat yang telah memilihnya. Dikatakan, disisi lain Kades diharapkan dapat bekerjasama dengan perangkat desa; Badan Permusyawaratan Desa (BPD); tokoh agama. Tokoh masyarakat dan pemuda dalam membangun desa seuai kemampuan yang disesuaikan dengan potensi desa. Ditambahkan, dalam pengembangan desa setidaknya melihat kondisi geografis dan potensi yang dimiliki desa sehingga pengembangan pembangunan akan tepat sasaran dan bermanfaat bagi warga msyarakat.

Lebih lanjut dikatakan, Kepala Desa sebagai pucuk pimpinan tertinggi di desa untuk dapatnya menjadi contoh yang baik bagi warganya. Sehingga Kades dituntut memiliki reputasi yang baik dan memberikan panutan yang mulia kepada warganya.

Ikut serta dalam rombongan ini Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bojonegoro Hj Widji Astuti Santoso; Ketua Dharma Wanita Persatuan Hj Sri Pangestuningtyas Bambang Santoso dan sejumlah pengurus PKK Kabupaten Bojonegoro lainnya. (Humas)


Read More »
11.23 | 0 comments

Pemkab Putus PT Jaladana Bahari (JB)

Akhirnya, Pemkab Bojonegoro memutuskan untuk tidak melanjutkan kerja sama dengan PT Jaladana Bahari (JB) dalam pembangunan Pasar Raya Bojonegoro (PRB). Keputusan itu diambil setelah hingga 31 Juli lalu PT JB tak bisa memenuhi persyaratan yang diminta pemkab.

"Ya, kita cabut MoU (memorandum of understanding) dengan investor pasaraya," kata Sekkab Bojonegoro Bambang Santoso kepada wartawan koran ini kemarin.

Menurut Bambang, salah satu persyaratan yang tidak dipenuhi oleh PT JB adalah bank garansi. Syarat ini, lanjut dia, ditetapkan untuk penandatanganan MoU tahap ke II antara pemkab dan PT JB.

Sekkab yang juga sebagai ketua tim pembangunan PRB mengaku belum menyiapkan langkah selanjutnya pasca pencabutan MoU tersebut. "Ini baru langkah awal kita, yakni kita cabut dulu. Proses pembangunan selanjutnya akan kita bahas lagi," ujar pria asal Jombang itu.

Terkait dengan uang muka yang telanjur dibayarkan calon user kepada PT JB, Bambang juga belum bisa memberikan keputusan. "Nanti saja akan kita bahas lagi," katanya.

Dia berharap persoalan user PT JB dapat segera diselesaikan. Dalam dialog dengan DPRD beberapa waktu lalu, Bambang menegaskan bahwa PT JB harus bertanggung jawab terhadap uang muka calon user yang telanjur dibayarkan kepada PT JB.

Sementara itu, Kepala Cabang PT JB Sigit Pramono saat dikonfoirmasi melalui ponselnya mengatakan tidak tahu soal pemutusan MoU tersebut. "Saya tidak tahu," kata dia kemudian memutus sambungan telepon. Saat dihubungi lagi, ponselnya tidak aktif.

Dalam kesempatan terpisah, user PRB mendesak kepada pemkab agar bertanggung jawab atas uang muka yang telanjur dibayarkan kepada PT JB. "Paling tidak pemkab harus mengupayakan agar kita sebagai konsumen pasaraya tidak dirugikan oleh PT JB," kata Ananta kepada wartawan koran ini kemarin.

Dia mengaku sudah membayar uang muka Rp 6 juta kepada PT JB untuk membeli satu kios di PRB. Sementara itu, putusnya kerja sama Pemkab Bojonegoro dengan PT JB itu merupakan kasus kedua batalnya kontrak kerja sama pemkab Kota Ledre itu dengan investor. Pada 2 Mei 2003, Pemkab Bojonegoro juga meneken MoU dengan PT Wonosari Agribisnis Utama (WAU). Saat itu, PT WAU menyatakan siap menginvestasikan Rp 3 triliun modalnya di Bojonegoro. Modal sebanyak itu untuk budi daya kedelai dan jagung serta pengembangan ternak sapi.

Untuk usaha yang direncanakan itu perusahaan yang dikelola James Laely Larsen dari Amerika tersebut menyatakan butuh sekitar 140 ribu lahan. Lahan yang dibutuhkan itu bukan lahan produksi, tapi lahan tandus.

Akhirnya, PT WAU hengkang sebelum ada action apa pun di Bojonegoro. Perusahaan itu kemudian juga diketahui hanya memiliki lima karyawan.

Read More »
11.22 | 0 comments

Khitanan Masal dan Donor Darah Meriah

Khitanan masal dan donor darah yang kemarin digelar untuk merayakan HUT Ke-8 Radar Bojonegoro berlangsung meriah. Dua kegiatan itu digelar di kantor Radar Bojonegoro, Jalan A. Yani 39, Bojonegoro.

Khitanan masal diikuti 41 anak. sedangkan donor darah diikuti sekitar SO orang.

Peserta khitanan tersebut tidak hanya berasal dari dalam Kota Bojonegoro. Ada beberapa yang berasal dari luar kota, misalnya dari Kecamatan Ngambon. Sebenarnya, calon peserta khitanan masal yang terdaftar 43 anak. Namun, dua di antaranya mengundurkan diri.

Seperti diumumkan, peserta khitanan masal yang datang itu mendapat bingkisan berupa baju koko, sarung, kopiah, dan sandal. Juga, mendapat uang saku.

Sementara itu. peserta donor darah antara lain para karyawan Radar, siswa SMAN 1 Bojonegoro, SMAN 2 Bojonegoro, dan MAN 2 Bojonegoro. Juga, para mahasiswa Akper Bojonegoro dan warga. Seorang agen Jawa Pos Radar Bojonegoro M. Subeki juga ikut mendonorkan darahnya dalam kegiatan sosial tersebut. Begitu juga Kasubdin Humas dan Media Informasi Dinas Infokom Bojonegoro Johny Nurharyanto.

"Ini yang ke-36 kali donor darah yang saya ikuti," kata Johny sambil menunjukkan kattu donor darahnya.

Menurut Ketua Panitia HUT Ke 8 Radar Bojonegoro Adi Riyadi, khitanan masal dan donor darah itu merupakan sebagian kegiatan untuk merayakan ulang tahun ke 8 koran grup Jawa Pos tersebut.

"Selain khitanan masal dan donor darah ini kami besok(hari ini. Red) menggelar bazar," katanya.

Kegiatan-kegiatan itu, lanjut manajer iklan Radar tersebut, hasil kerja sama Radar Bojonegoro dengan antara lain Mobil Cepu Limited (MCL, anak perusahaan ExxonMobil yang akan mengeksploitasi Blok Cepu), PT Semen Gresik, dan JOB Pertamina-PetroChina East Java. Juga, didukung Pemkab Bojonegoro, Telkom, Indofood, dan persewaan alat pesta Pinggiran.

Untuk petugas khitanan, kata Adi, Radar bekerja sama dengan Dinas Kesehatan (Dinkes), RSUD, dan Ikatan Dokter Indonesia Bojonegoro. Sedangkan petugas donor darah dari PM1 cabang setempat.

"Kami berterima kasih kepada para sponsor yang mendukung kegiatan HUT Radar Bojonegoro ini," katanya.

Dia menambahkan, Radar dalam ultahnya yang ke-8 ini memang ingin membuat kegiatan yang bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

Read More »
11.21 | 0 comments

Bakal Sosialisasi Proyek Pipanisasi

Akhir bulan ini Mobile Cepu Ltd (MCL), operator Blok Cepu bakal menggelar sosialisasi pengadaan lahan untuk proyek pipanisasi. "Survei awal sudah kita lakukan. Selanjutnya sosialisasi dan pengumpulan data," kata Manager Land Team MCL Deddy Avidick, kemarin.

Menurut dia, survei awal yang diadakan sekitar sebulan lalu hanya untuk mengetahui rute pipa dari Banyuurip menuju pantai Tuban (survey centre line). Sehingga pihaknya masih memerlukan banyak data terkait kepemilikan lahan serta masalah teknis lainnya. "Survei lanjutan ini penting. Sebab kita harus mengetahui geoteknis apakah mungkin dilalui pipa atau tidak," ujarnya.

Dalam survei lanjutan ini, lanjut dia, MCL bakal melibatkan BPN. Sebab pada tahap ini pihaknya sudah harus mengidentifikasi pemilik lahan, termasuk keberadaan dokumen sahnya.

Adapun lahan yang dibutuhkan untuk pipanisasi sekitar 100 hektare. Sebab, panjang pipa yang bakal dibangun mencapai 72 kilometer dengan lebar 12 meter. "Kami juga akan menyewa lahan warga saat pembangunan pipa," imbuhnya. Diperkirakan, survei detail tersebut membutuhkan waktu 3 sampai 4 bulan.

Read More »
11.20 | 0 comments

900 Penggemar Ikuti Pameran Burung Berkicau

Para penggemar burung kicau di Bojonegoro kemarin mengadakan lomba dan pameran burung berkicau di halaman Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) II Bojonegoro, Jalan Pahlawan.

Menurut Agus Hariyanto, ketua panitia, lomba tak hanya diikuti penggemar burung asal Kota Ledre tapi juga dan luar kota seperti Malang, Surabaya, Gresik, Lamongan, Tuban, dan Kediri. Bahkan, peserta dari Jawa Tengah seperti Semarang, Kudus, Pati, dan Rembang, juga ikut hadir. "Jumlah total peserta lomba sekitar 900 orang," kata Agus, kemarin.

Suharto, pembina penggemar burung berkicau di Bojonegoro menambahkan, lomba ini juga sebagai wahana silaturahmi bagi para penggemar burung berkicau di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kegiatan ini sekaligus sebagai upaya mengampanyekan pelestarian satwa, terutama burung. "Kita juga ingin pemkab membangun pasar burung bagi para penjual dan penggemar di Bojonegoro," imbuhnya.


Read More »
11.19 | 0 comments